Pemerintah Indonesia meluncurkan program kartu pra kerja pada 11 April 2020. Program ini merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan bagi para pencari kerja atau siapa saja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Prakerja.
Sesuai dengan konsep awal yang digagas Presiden Joko Widodo, kartu prakerja merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan visi SDM unggulan yang menjadi prioritas masa jabatan kedua Joko Widodo. Namun, pandemi Covid-19 memperluas fungsi kartu prakerja, yakni sebagai jaminan sosial di masa pandemi. Setiap pemilik kartu prakerja mendapatkan bantuan senilai sekitar 3,5 juta rupiah yang terdiri dari beasiswa pelatihan dan insentif yang diberikan selama empat bulan.
Dalam ekosistem program kartu prakerja, saat ini terdapat 7 platform digital dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan. Hingga saat ini, terdapat tujuh kategori pelatihan favorit yaitu sales and marketing, bahasa asing (inggris, korea, mandarin, jepang, dan arab), IT, office, food and beverage, lifestyle, dan finance.
Sejak diluncurkan pada 11 April 2020, banyak orang yang antusias dengan program tersebut. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pendaftaran Kartu Prakerja di prakerja.go.id hingga 4 September 2020 telah mencapai 15,9 juta pendaftar. Dalam 6 periode pendaftaran, tiga juta orang dari 34 provinsi di Indonesia telah mendapatkan kartu prakerja. Sebanyak 849 ribu telah menyelesaikan pelatihan pertama mereka dan 610 ribu telah menerima insentif.
Melihat hasil positif dari kartu pra kerja, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan program ini pada tahun 2021. Jika dilanjutkan, pemerintah perlu memperbaiki modul pembelajaran dan memperluas penerima kartu pra kerja. Perbaikan modul bertujuan untuk menjamin kualitas pelatihan. Isi pelatihan program kartu pra kerja harus lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta dalam mencari pekerjaan baru atau modal untuk memulai usaha baru di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbicara tentang rencana pemerintah untuk melanjutkan program kartu pra kerja hingga setidaknya tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah persaingan global pasca pandemi COVID-19.
“Insya Allah tahun 2022 kita juga bisa menganggarkan program ini, karena tenaga kerja kita bertambah setiap tahun dan tuntutan pekerjaan pasca wabah menuntut SDM yang lebih baik dan keterampilan yang lebih banyak,” kata Wapres Amin saat dialog ekonomi online dikutip di Jakarta, Jumat.
Kartu Prakerja merupakan bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat agar mereka mampu bertransformasi dengan penanaman berbagai perubahan dunia kerja, tegasnya.
“Ini karena mereka tidak mungkin atau tidak pasti melakukan transformasi sendiri. Pemerintah menawarkan bantuan dengan terus melakukan program pelatihan melalui program kartu pra kerja ini,” kata Wapres.
Amin menjelaskan, pemerintah gencar berupaya membenahi sistem kerja program kartu pra kerja yang dihentikan atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pada tahun 2020, kartu pra kerja dianggarkan senilai Rp20 triliun untuk 5,48 juta orang. Pada tahun 2021 yang semula dianggarkan hanya Rp10 triliun namun kemudian dinaikkan menjadi Rp20 triliun. Itu memang dihentikan atas rekomendasi KPK, namun Kemudian dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Program kartu pra kerja merupakan skema bantuan pelatihan yang disertai dengan pemberian insentif kepada masyarakat.
Bantuan dan insentif tersebut ditujukan bagi warga negara, berusia minimal 18 tahun, dan merupakan pencari kerja, lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja, dan pengusaha.
Setiap peserta akan mendapatkan bantuan senilai Rp3.550.000, dengan Rp1.000.000 untuk pelatihan, insentif bulanan pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama empat bulan, dan Rp150.000 sebagai insentif survei.
Saat ini, manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu pra kerja akan mulai menerima peserta angkatan 13, dengan kuota 600.000 orang.